The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen indonesia

The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi goal serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

BAIS alone continues to be criticized for creating a a single-sided notion of what a countrywide stability danger constitutes by earning civilians from various significant groups a risk.

[30] In the course of the reign of President Abdurrahman Wahid, conflicts in excess of ethnic issues in Kalimantan and spiritual problems in Maluku occurred. My experience of currently being part of one of several palace’s information and facts sources at that time shows which the President lacked the assist of valid information from the sector, was unable to regulate armed service manoeuvers that worsened the conflict by turning it into a company arena, and unsuccessful To optimize the influence of intelligence operations for avoidance and generation of regular conditions. The graphic on the President as being a defender of spiritual and ethnic minorities, capable of orchestrate reform, was ‘thwarted’ via the equipment in the government corporations at that time.

Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.

tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.

Under the Legislation on PME, AMDAL is pertinent to organizations and action permits, since the doc is applied as The premise to challenge environmental feasibility selections.

(Proclamation of Independence) on August 17, 1945. The intelligence agents’ skills which were ‘scattered’ Among the many Japanese navy-educated youths in 1943 had been consolidated into a strategic Di Sini intelligence drive, whose Major mission was to protect the independence from an attack by the Allied forces and the Dutch who desired to get back Charge of Indonesia.

Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.

Having said that, the Countrywide Human Rights Fee has taken measures to strengthen the protection of human rights defenders in Indonesia by issuing a guideline policy for sectoral policies entitled ‘Norms Conventional and Placing No. six on Human Rights Defenders in 2021. It is made up of a practical description and implementation of assorted human legal rights instruments that function a guiding doc for state administrators and also other stakeholders to apply nationwide and international human legal rights obligations.

Assaults in opposition to local weather or environmental advocacy ordinarily include tenurial/land conflict and SLAPPs have already been submitted versus the instantly influenced and protesting communities.

Dan bagaimana Kominpus memberikan rekomendasi kepada presiden dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh presiden dalam merespons hasil aktivitas intelijen tersebut.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Automobile artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Citizens are frequently aware of general public participation mechanisms. By way of example, civil society actively brought general public information and facts lawsuits just before the general public Information Fee as allowed less than Regulation No. fourteen/2008 over the Disclosure of Community Information. On the other hand, the government generally unilaterally categorizes “general public company” as exempt for good reasons including maintaining “nationwide economic resilience.